Rio Alfajri

[Benarkah Pemerintah Menjual Kepemilikan PT Bukit Asam, Aneka Tambang, dan PT Timah]

Ikutan RUPSLB

Dengan Gaya yang sama

Beberapa minggu terakhir di grup 2045 ada sedikit diskusi tentang rencana pemerintah yang ingin menghapuskan status BUMN 3 perusahaan Tambang plat merah terkemuka yaitu Bukit Asam (Batu Bara), Aneka Tambang (Emas dan Feronikel), serta PT Timah. Sempat banyak masyarakat awam yang berpikir bahwa tidak berstatus BUMN lagi berarti pemerintah menjual kepemilikan mayoritasnya pada tiga perusahaan tersebut.

Benarkah pemerintah menggadaikan perusahaan plat merah ini?

Baik, saya akan membahasnya dalam kesempatan ini. Sebelumnya kenapa saya aware dengan perusahaan-perusahaan ini? Hal ini disebabkan karena saya adalah sebagian kecil pemilik saham publik PT Timah tbk dan PT Bukit Asam tbk. Sehingga isu ini tentu menjadi penting bagi saya untuk menjual atau menahan sebagian kepemilikan saya pada dua perusahaan ini ketika sudah tidak berstatus plat merah lagi.

Memang benar pendirian holding tambang ini membuat ketiga emiten ini tidak lagi menjadi BUMN. Melainkan mereka tergabung dalam sebuah holding pertambangan di bawah pimpinan PT Inalum (Persero). Di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang saya hadiri serempak kemarin (29/11) akhirnya rencana ini disetujui oleh mayoritas pemegang saham Antam CS.

Direksi PT Bukit Asam di RUPSLB 2017

Dengan ini pemerintah RI hanya memiliki 1 saham seri A Dwi Warna pada ketiga perusahaan tersebut. Sementara PT Inalum (Persero) yang menjadi induk holding pertambangan jadi memiliki mayoritas saham seri B-nya. Sebagai contoh saham seri B yang dimiliki PT Inalum adalah 1 milyar lebih saham PT Timah (TINS) dan 1 milyar lebih saham PT Bukit Asam (PTBA).

Tapi ini bukan berarti pemerintah tidak punya kendali lagi terhadap ketiganya. Justru karena 100% saham PT Inalum dimiliki pemerintah otomatis kendali penuh ada di tangan pemerintah. Hanya saja kali ini Antam Cs hanya menjadi "anak perusahaan" saja. Bahkan, di keputusan RUPSLB kemarin sangat ditekankan oleh pimpinan rapat (Komisaris Utama Emiten) bahwa tiga emiten ini masih punya kewajiban yang sama dalam hal penyetoran hasil keuntungan perusahaan ke negaea. Tentu slogan BUMN hadir untuk Negeri tetap menjadi motor utama penggerak mereka.

Direksi dan Komisaris TINS di RUPSLB 2017

Lalu apa untungnya terbentuknya Holding Tambang ini?

Saat pertanyaan ini diajukan di RUPSLB PT Timah, Direktur Utama PT Timah, M. Riza Pahlevi Tabrani, mengatakan ada beberapa keuntungannya dibuat holding ini. Keuntungan tersebut di antaranya:

1. Biaya-biaya akan lebih efisien karena ketiga emiten ini bisa lebih luwes untuk saling bekerjasama. Contohnya adalah untuk biaya ekspolarasi.
2. Freeport kemungkinan akan bergabung juga di holding ini.
3. Bisnis Hilir produk tambang bisa lebih difokuskam guna menambah nilai guna hasil pertambangan masing-masing emiten.
4. Adanya semangat kemajuan bersama di antara masing-masing emiten di holding ini. Sehingga ketika ada yang tertinggal bisa kita dukung bersama.

Nah, dari sini kita bisa lebih tahu bahwa pembentukan holding tambang dan pencabutan status BUMN pada Antam Cs bukan upaya penjualan BUMN negara seperti dulu yang terjadi pada Indosat ya.

Hehehe. So, tetap pantau terus perkembangannya.


P.S. Selain Holding Tambang kemungkinan Holding Perbankan akan dibentuk juga oleh pemerintah.